Finansial dan Ekonomi Indonesia

IHSG dan Rupiah Melemah : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah, mencapai level Rp 16.500/US\$ pada akhir pekan lalu.

finance.detik.com

📉 Kondisi Pasar Keuangan dan Ekonomi Makro

• IHSG dan Rupiah Melemah : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah, mencapai level Rp 16.500/US\$ pada akhir pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya fokus pada fundamental ekonomi jangka panjang dan optimisme terhadap daya tahan perekonomian Indonesia meskipun menghadapi tekanan eksternal. 

• Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi : Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal I-2025 diperkirakan hanya mencapai 4,91%, lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Bank Dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2025.

• Defisit APBN dan Utang Pemerintah : Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun di awal triwulan II 2025 untuk menutupi defisit APBN yang tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari PDB .

💰 Kebijakan Fiskal dan Pajak

• Kenaikan PPN 12% untuk Barang Mewah : Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa yang dikategorikan mewah. Kebijakan ini mendapat respons positif dari pengusaha, meskipun ada kontradiksi dengan kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil .

• Seleksi Barang yang Dikecualikan dari PPN 12% : Presiden menugaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menyeleksi barang dan jasa yang tidak akan dikenakan kenaikan PPN menjadi 12% .

📊 Sektor Ekonomi dan Investasi

• Daya Beli Masyarakat : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih cukup baik, meskipun ada tekanan inflasi dan pengangguran .

• Investasi dan Ekonomi Regional : Lebih dari separuh investasi (50,9%) mengalir ke luar Pulau Jawa, menunjukkan pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia .

⚠️ Tantangan Ekonomi dan Sosial

• Pengangguran dan PHK : Pengangguran melonjak menjadi 7,28 juta orang, dengan 83.450 orang mendadak menjadi pengangguran akibat gelombang PHK. Hal ini disebabkan oleh lemahnya daya beli dan iklim usaha yang kurang kondusif .

• Krisis Kepercayaan Investor : Pada Maret 2025, pasar saham Indonesia mengalami penurunan tajam, dengan IHSG jatuh lebih dari 7% dalam satu sesi perdagangan. Hal ini dipicu oleh penurunan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional .

Krisis kepercayaan investor yang melanda pasar saham Indonesia pada awal 2025 disebabkan oleh kombinasi faktor domestik dan eksternal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai penyebab dan dampaknya :

📉 Penyebab Krisis Kepercayaan Investor

1. Pernyataan Kontroversial Presiden Prabowo Subianto

Pada Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut saham sebagai bentuk perjudian yang pasti merugikan. Pernyataan ini memicu aksi jual besar-besaran, terutama pada saham-saham perbankan BUMN seperti BRI dan Mandiri, yang merupakan pilar utama IHSG. Sentimen negatif ini memperburuk kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

2. Kebijakan Fiskal dan Ekonomi yang Kontroversial

Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan populis dengan anggaran besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis senilai US\$1 miliar untuk 17,5 juta anak-anak sekolah dan ibu hamil. Namun, kekhawatiran muncul terkait sumber pendanaan dan dampaknya terhadap defisit anggaran yang meningkat. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp31,2 triliun, yang menambah kekhawatiran investor.

3. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara

Pembentukan BPI Danantara sebagai holding company BUMN menimbulkan ketidakpastian mengenai tata kelola dan transparansi. Investor asing khawatir bahwa konsentrasi kekuasaan dapat mengarah pada birokratisasi dan korupsi, yang merugikan iklim investasi.

4. Isu Politik dan Sosial

Revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer dalam kehidupan sipil menambah ketidakpastian politik. Penunjukan pejabat militer aktif sebagai direktur utama BUMN, seperti Perum Bulog, memicu kekhawatiran akan intervensi militer dalam sektor bisnis, yang dapat merusak prinsip meritokrasi dan tata kelola yang baik.

5. Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Survei Bank Indonesia menunjukkan penurunan IKK dari 126,4 pada Februari menjadi 121,1 pada Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, yang berdampak negatif pada sektor konsumsi dan ritel, serta memperburuk sentimen pasar.

📊 Dampak Krisis Kepercayaan Investor

• Penurunan IHSG dan Aksi Jual Investor Asing

  IHSG mengalami penurunan tajam hingga 7% pada Maret 2025, yang merupakan penurunan intraday terbesar sejak 2011. Investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp2,73 triliun pada awal Juni 2025, mencerminkan arus keluar modal yang signifikan.

• Penurunan Peringkat Kredit oleh Lembaga Internasional

  Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari "overweight" menjadi "market weight", sementara Morgan Stanley menurunkan peringkat menjadi "underweight". Penurunan peringkat ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

• Risiko Sistemik pada Pasar Modal

  Krisis kepercayaan investor dapat menyebabkan arus keluar modal yang besar, menurunkan likuiditas pasar, dan meningkatkan volatilitas. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi makro dan menekan nilai tukar rupiah.

🔍 Prospek dan Langkah Pemulihan

Untuk memulihkan kepercayaan investor, pemerintah perlu :

• Meningkatkan Transparansi dan Tata Kelola

Menjamin transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan ekonomi, serta memperkuat tata kelola di BUMN dan lembaga negara lainnya.

• Menghindari Kebijakan Populis yang Tidak Realistis

Meninjau kembali kebijakan dengan anggaran besar yang tidak didukung oleh sumber pendanaan yang jelas, untuk menghindari defisit anggaran yang lebih besar.

• Menjaga Stabilitas Politik dan Sosial

Menghindari perubahan regulasi yang kontroversial dan menjaga stabilitas politik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

• Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Melalui kebijakan yang mendukung sektor konsumsi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk memperkuat perekonomian domestik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan investor dapat pulih dan pasar saham Indonesia kembali stabil.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan utang pemerintah merupakan dua aspek penting dalam kebijakan fiskal Indonesia, yang saling terkait dan memengaruhi stabilitas ekonomi negara.

📊 Defisit APBN Indonesia 2025

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia menargetkan defisit APBN sebesar Rp616,2 triliun, atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun sebelumnya yang mencapai 2,7% dari PDB .

Penyebab Defisit

• Penerimaan Negara Menurun : Pada Januari dan Februari 2025, penerimaan negara mengalami penurunan signifikan, dengan pajak turun 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama dan perubahan metode pemungutan pajak .

• Peningkatan Belanja Pemerintah : Pemerintah meningkatkan belanja untuk mendukung program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun, peningkatan belanja ini tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan yang cukup, sehingga menyebabkan defisit anggaran.

Dampak Defisit

• Peningkatan Utang Negara : Untuk menutupi defisit, pemerintah harus mencari pembiayaan melalui penerbitan obligasi negara atau pinjaman luar negeri. Peningkatan utang ini dapat membebani anggaran negara di masa depan, terutama dalam hal pembayaran bunga utang yang terus meningkat .

• Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi : Defisit anggaran yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Hal ini dapat berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah, yang berpotensi menyebabkan inflasi impor dan meningkatkan harga barang-barang yang bergantung pada impor .

💰 Utang Pemerintah Indonesia

Untuk membiayai defisit APBN, pemerintah Indonesia merencanakan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun pada tahun 2025. Jumlah ini meningkat sekitar 19,7% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp648,1 triliun .

Pentingnya Utang Pemerintah

• Instrumen Pembiayaan Sah : Utang negara adalah instrumen yang sah untuk membiayai defisit anggaran. Dengan utang, pemerintah dapat melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial tanpa harus mengurangi belanja penting lainnya.

• Rasio Utang terhadap PDB : Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 37,98% hingga 38,7%. Angka ini masih dalam batas aman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60% dari PDB .

Risiko Terkait Utang

• Beban Bunga Utang : Peningkatan utang akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Hal ini dapat mengurangi anggaran yang tersedia untuk program-program pembangunan dan sosial lainnya.

• Ketergantungan pada Pembiayaan Luar Negeri : Ketergantungan pada utang luar negeri dapat menambah risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan internasional.

✅ Kesimpulan

Defisit APBN dan utang pemerintah adalah bagian dari strategi fiskal yang sah untuk membiayai pembangunan dan program sosial. Namun, penting untuk memastikan bahwa utang digunakan secara efisien dan produktif, serta menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman. Pemerintah perlu terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengelola utang dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Baca Juga : Inflasi

Location:

Share :